Manggar, Diskominfo SP Beltim – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur (Beltim), Dwi Widiyanto mengungkapkan bahwa seluruh program sosial kini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah basis data terpadu yang menjadi acuan nasional untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi DTSEN yang digelar di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Beltim, Senin (11/8/2025).
Dwi menjelaskan, DTSEN merupakan basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia, telah dipadankan dengan data kependudukan, dan mengintegrasikan tiga sumber utama yakni Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta P3KE.
“Untuk pertama kalinya, kita punya satu data sosial ekonomi nasional yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Semua program sosial, baik pusat maupun daerah, kini mengacu pada data ini,” ungkapnya.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS bertugas menetapkan sumber dan pedoman integrasi data, memutakhirkan dan mengelola DTSEN, serta menyerahkan pemanfaatannya kepada kementerian terkait. Dikatakan Dwi, DTSEN mencakup 39 variabel penting, mulai dari identitas keluarga, kondisi perumahan, kepemilikan aset, pendidikan, kesehatan, hingga status pekerjaan dan usaha. BPS menggandeng berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Desa PDT, BPJS, PLN, BKN, serta pemerintah daerah.
“Salah satu contoh nyata adalah kerja sama BPS dan Kemensos dalam Ground Check Maret–April 2025 untuk memverifikasi data penerima bantuan sosial, memperbaiki kesalahan inklusi dan eksklusi, serta memperbarui peringkat kesejahteraan rumah tangga,” ujarnya.
Dwi menambahkan, DTSEN dimanfaatkan untuk berbagai program nasional, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai/Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), bantuan perumahan untuk guru, tenaga kesehatan, wartawan, dan buruh.
“Dengan satu data yang sama, kebijakan akan lebih tepat sasaran, bantuan sosial bisa diterima mereka yang benar-benar berhak, dan program pemerintah menjadi lebih efektif,” tutup Dwi. (Ln)