Manggar, Diskominfo SP Beltim – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRP2RKP) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) tengah membangun 64 unit rumah layak huni. Kegiatan ini untuk mendukung Program Prioritas Pembangunan Beltim Nyaman Berkemajuan hingga 2030 mendatang.
Dari 64 unit Rumah Layak Huni (RLH) tersebut, sebanyak 36 unit pembangunan diperuntukkan peningkatan kualitas. Di mana rumah yang tidak layak huni, direnovasi menjadi RLH. Sisanya, yakni 28 unit merupakan pembangunan baru.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRP2RKP Kabupaten Beltim, Eldo Mukmin menjelaskan dari dua pola pembangunan RLH tersebut, masing-masing dibiayai dengan besaran anggaran yang berbeda. Untuk RLH peningkatan kualitas diberikan Rp30 juta untuk tiap unit, sedangkan untuk RLH baru anggarannya mencapai Rp60 juta untuk tiap unitnya.
“Terkait capaian pembangunan fisiknya, untuk RLH peningkatan kualitas saat ini mungkin progres secara keseluruhan sekitar 60 sampai 65 persen. Kalau RLH yang untuk pembangunan sudah baru di atas 85 persen, per hari ini ya,” ungkap Eldo saat ditemui di Ruang Kerja Kepala DPUPRP2RKP Beltim, Idwan Fikri, Kamis (11/9/25) Sore.
Eldo menargetkan akhir Oktober 2025 mendatang, RLH pembangunan baru akan selesai dikerjakan serta siap untuk ditinggali. Sedangkan RLH peningkatan kualitas diperkirakan akan rampung pada November 2025.
“Target kita memang untuk mendukung program prioritas pembangunan RLH, yakni pembanguan 1.000 RLH hingga 2030 mendatang. Tiap tahun kita akan tambah jumlahnya, hingga capaian target tercapai,” kata Eldo.
Pembuat aplikasi Pintu Rumah Rakyat ini menambahkan tahun 2026 mendatang sudah diajukan anggaran pembangunan 181 unit RLH. Semuanya dengan pola pembangunan peningkatan kualitas.
“Peningkatan jumlahnya bertahap. Di 2027 nanti kita langsung ajukan lagi 250 unit, sehingga dapat tercapai,” ujar Eldo.
Ini Tiga Fokus Pembangunan Fisik DPUPRP2RKP Kabupaten Beltim Minimnya anggaran membuat pembangunan fisik di DPUPRP2RKP Kabupaten Beltim jauh berkurang. Bahkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sedianya rutin dikucurkan pemerintah pusat, dipastikan ketiadaannya di tahun 2025 ini.
Menyikapi kondisi ini DPUPRP2RKP pun membatasi anggaran hanya untuk kegiatan rutin dan program prioritas. Tiga prioritas tersebut terdiri dari Pembangunan RLH, pembangunan jalan lingkungan dan sarana serta prasarana untuk menunjang ketahanan pangan.
“Pembangunan RLH ini fokus pertama kita, sesuai Program Kerja Pemkab Beltim. Mengingat kita harus mendukung capaian target kinerja dan visi misi daerah 1.000 rumah layak huni hingga lima tahun ke depan,” ungkap Kepala DPUPRP2RKP Beltim, Idwan Fikri kepada Diskominfo Beltim di Ruang Kerja Kamis (11/9/25) Sore.
Yang kedua, lanjut Idwan prioritasnya untuk pembangunan jalan lingkungan. Program ini juga untuk mendukung pembangunan RLH.
“Dengan adanya jalan lingkungan otomatis meningkatkan dari segi sarana dan prasarana yang ada. Program lain juga ada, termasuk pemiliharaan jalan, kita jalannya beriringan,” kata Idwan.
Prioritas pembangunan fisik ketiga untuk mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Beltim. Di mana DPUPRP2RKP akan membangun saluran irigasi untuk sawah dan pertanian masyarakat.
“Karena ketahanan ini prioritas pusat, otomatis walaupun tidak begitu besar anggarannya kita tetap akan mengakomodir irigasi ini. Nanti anggaran yang besar untuk irigasi akan dibangun Balai atau Provinsi,” jelas Idwan.
Meski punya tiga program prioritas, kegiatan wajib yang harus dilaksanakan di DPUPRP2RKP Kabupaten Beltim adalah pemeliharaan jalan lingkungan atau jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten ini sudah lima tahun hingga 10 tahun tidak dilakukan pemeliharaan sejak selesainya proyek.
“Kayak yang di Desa Limbungan, Tanjung Batu Itam Simpang Pesak, itu kan sudah sejak 2012 belum pernah dirawat,” terang Idwan.
Terkait pembangunan jalan melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Idwan menyatakan hingga saat ini masih belum jelas. Namun anggaran dari DAK sudah dipastikan Kabupaten Beltim tidak memperoleh DAK di tahun ini.
“DAK hanya untuk Dinas Kesehatan, tematiknya ke sana. Paling kita hanya mengharapkan dari Inpres Jalan Daerah, balai yang ngerjakan, tapi nanti jadi aset kita,” harap Idwan. @2!