Beltim Fokus Wujudkan 10 Indikator DRPPA

30 Jun 2025 | Berita Utama, Pemerintahan

Manggar, Diskominfo SP Beltim – Membuat desa jadi tempat yang aman, setara, dan peduli terhadap perempuan serta anak-anak bukanlah perkara sepele. Tapi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) memilih untuk memulainya dengan langkah konkret yaitu mendorong seluruh desa memenuhi 10 indikator utama keberhasilan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Langkah ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Implementasi DRPPA yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar, Senin (30/6/25). Menurutnya, DRPPA bukan sekadar program, tapi bagian dari visi besar “Beltim Nyaman dan Berkemajuan”.

“DRPPA adalah komitmen untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak, menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, memberdayakan perempuan desa agar menjadi pelaku utama pembangunan, serta memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan penuh cinta kasih,” ujar Khairil.

Ia menyebutkan 10 indikator DRPPA sebagai tolok ukur penting. Mulai dari pengorganisasian perempuan dan anak, ketersediaan data pilah, Peraturan Desa (Perdes) pendukung, hingga tidak adanya kekerasan, pekerja anak, dan perkawinan usia dini.

“Juga persentase perempuan wirausaha di desa, utamanya perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan, dan semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik yang berbasis hak anak,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosPPPA) Kabupaten Beltim, Muhamad Yulhaidir mengatakan penguatan desa sebagai pelaksana DRPPA merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan Kabupaten Sehat.

“Kita sudah mulai dengan membenahi regulasi. Pengerucutan dari komponen (indikator) itu, salah satunya adalah penguatan untuk Desa Ramah Anak, kita harapkan nanti di seluruh desa, ini betul-betul bisa jalan desa Ramah Anak yang sesuai yang kita inginkan,” jelas Yulhaidir.

Ia juga menekankan bahwa tantangan di lapangan seperti minimnya data atau regulasi yang belum merata, bukan menjadi alasan untuk berhenti, melainkan peluang untuk membangun sistem yang lebih kuat dan inklusif.

“Kalau desa tidak siap, perlindungan sulit dijalankan. Tapi hari ini semangat kolaborasi sudah terlihat. Tinggal kita perkuat bersama-sama,” pungkasnya. (Ln)