Manggar, Diskominfo SP Beltim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II, Zikril, secara resmi membuka kegiatan Rakor Perdana (Kick Off Meeting) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2025. Kegiatan ini dilakukan di Ruang Rapat Gunung Lumut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kamis (19/6/25).
Program ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Pemkab Beltim tahun 2025–2029, yaitu “Nyaman dan Berkemajuan”, yang berkomitmen mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, tertata, dan memberikan rasa aman serta kebahagiaan kepada masyarakat.
Penetapan kembali Kabupaten Beltim sebagai lokasi implementasi PPSP Tahun 2025 berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dianggap sebagai bentuk kepercayaan sekaligus tantangan yang harus direspons dengan kinerja yang nyata dan terukur.
“Sanitasi adalah hak dasar manusia. Ini bukan hanya pekerjaan pemerintah, tapi kesadaran kolektif masyarakat. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Beltim. Mari kita wujudkan Beltim yang nyaman dan berkemajuan,” ungkap Zikril.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan arah kebijakan pembangunan sanitasi ini oleh beberapa narasumber. Berbagai arah kebijakan dan indikator teknis dijelaskan secara komprehensif. Fokus utama adalah mengubah paradigma lama terkait sanitasi dan persampahan menuju sistem yang lebih aman, modern, dan berkelanjutan.
Fasilitator Implementasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Yusuf Efendi, menjadi salah satu narasumber pada kegiatan ini. Yusuf memaparkan bahwa sanitasi dan pengelolaan sampah jadi hal yang perlu disorot dalam percepatan kebijakan ini.
“Sanitasi aman ini bukan sekadar ada jamban. Tetapi harus higienis, kedap, dan terhubung ke sistem pengelolaan lumpur tinja yang bisa disedot. Karena 73% kasus diare ternyata berasal dari air minum dan sanitasi yang tidak aman. Sedangkan untuk pengelolaan sampah, target nasional di 2045, hanya 10% sampah yang boleh masuk ke lahan akhir. Selebihnya harus diolah. Maka, fasilitas pengolahan di daerah menjadi syarat mutlak ,” jelas Yusuf.
Yusuf juga menyampaikan bahwa kegiatan kick-off ini sekaligus menjadi ajang penyamaan persepsi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan kementerian terkait.
“Sinkronisasi kegiatan dan evaluasi milestone program menjadi langkah awal untuk merancang rencana kerja enam bulan ke depan dan menyusun skenario keberlanjutan hingga 2045,” tambah Yusuf.
Pada kesempatan lainnya, Kepala Bappelitbangda, Ilfan Suryawan juga memaparkan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2024, capaian sanitasi baru mencapai 6,51%, masih jauh dari target ideal. Perubahan gaya hidup pasca-pandemi belum diiringi dengan kesadaran akan pentingnya sanitasi dan kebersihan lingkungan.
“Kita tidak hanya bicara anggaran, tapi mental masyarakat juga. Pola pikir hidup sehat belum tumbuh merata,” ujar Ilfan.
Ilfan juga mengajak semua pihak, termasuk swasta melalui forum CSR Beltim, untuk lebih aktif mendukung upaya perbaikan sanitasi dan pengelolaan sampah. Dukungan kementerian dan pemerintah bersama Kelompok Kerja (Pokja) yang akan dibentuk nantinya, dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kemendagri, juga diharapkan dalam bentuk pendampingan teknis, pembiayaan, serta sinkronisasi program lintas OPD termasuk juga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP).
“Sanitasi dan sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan hanya memberi bantuan sembako, tapi juga bantu infrastruktur sanitasi, pembangunan MCK, dan pelatihan masyarakat,” kata Ilfan.
Melalui percepatan kebijakan ini, diharapkan masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), guru, hingga perangkat desa bisa menjadi teladan dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sehingga PPSP juga bisa segera diwujudkan. (Rn)