Manggar, Diskominfo SP Beltim— Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mengusulkan rencana pemisahan OPD (organisasi perangkat daerah) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Beltim guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Bupati Kamarudin Muten mengatakan kebijakan ini merupakan salah satu langkah serius yang dirancang Bupati Kamarudin bersama Wakil Bupati Khairil Anwar dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah.
“Selama ini tidak ada fokus yang jelas dalam hal penerimaan daerah. Banyak potensi yang semestinya bisa menjadi sumber pendapatan bagi kas daerah justru lepas begitu saja. Ini sangat merugikan kita semua,” kata Bupati Kamarudin dalam acara Diskusi dan Sulaturahmi bersama Wartawan di rumah pribadinya di Damar, Kamis (29/5).
Pernyataan Bupati tersebut disampaikan dalam rangka menjawab pertanyaan wartawan terkait upaya peningkatan PAD pada moment silaturahim Pemkab Beltim dengan insan pers.Ia mengatakan pemisahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Beltim dilakukan untuk lebih memaksimalkan capaian PAD.
“Pemisahan ini merupakan langkah strategis yang akan membawa dampak langsung terhadap efisiensi kerja, akuntabilitas dan peningkatan pendapatan daerah (PAD),” ujar Kamarudin yang akrab disapa Afa.
Menurutnya, dengan pemisahan ini struktur keuangan akan dapat lebih fokus dalam perencanaan, penganggaran dan pengelolaan belanja daerah. Sedangkan struktur pendapatan akan difokuskan sepenuhnya untuk menggali, mengawasi, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang selama ini belum tergali secara maksimal.
“Nantinya bekerja akan lebih fokus dan profesional untuk mencapai target, karena kita akan tahu dimana sumber-sumber penerimaan, bagaimana kebocoran terjadi dan bagaimana mengatasinya,” tutur Kamarudin.
Selain itu, sangat penting juga untuk melakukan efesiensi dengan perhitungan cermat pada setiap item belanja agar terhindar dari pemborosan atau belanja tidak bermanfaat langsung pada program.
“Kita juga akan lakukan inovasi baru dalam pelaksanaan program agar penghematan belanja tidak berpengaruh pada program kerja,” ungkapnya.
Kamarudin menegaskan kebijakan yang diambil selain untuk memperbaiki sistem birokrasi, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Beltim.
Afa menyebutkan berbagai potensi bisa mendatangkan PAD, seperti sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor lainnya.
Perihal yang sama disampaikan Wakil Bupati Khairil Anwar. Ia mengatakan bahwa seluruh perangkat daerah akan dilibatkan dalam proses transisi dan implementasi kebijakan ini agar berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan.
“Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi dan reformasi fiskal daerah. Kami akan pastikan bahwa proses ini dilakukan dengan transparan, melibatkan stakeholder, dan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Khairil.
Khairil mengatakan upaya yang dilakukan itu adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjadikan birokrasi tata pemerintahan yang profesional dan berintegritas yang tinggi. (Ver)
