Manggar, Diskominfo SP Beltim – Terus berupaya memperkuat sistem kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) melaksanakan Kick Off Integrasi Layanan Primer (ILP) di Pustu ILP Desa Kelubi Jumat (21/6). ILP sendiri merupakan bentuk komitmen Pemkab Beltim untuk memberikan layanan kesehatan primer yang terpadu, efisien dan terjangkau bagi seluruh masyarakat sekaligus sebagai wujud implementasi transformasi kesehatan pada pilar pertama.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Ten Suyanti kepada Diskominfo SP Beltim di tengah-tengah kegiatan kunjungan usai pelaksanaan kegiatan Kick Off ILP.
“ILP ini adalah mengintegrasikan layanan dari tingkat Puskesmas, Pustu hingga posyandu untuk mendekatkan layanan akses. Jadi kalo udah lengkap tidak usah lagi ke puskesmas cukup ditangani di tingkat posyandu. Kalau tidak bisa ditangani maka ke pustu, pustu baru ke puskesmas,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Bangka ini menyatakan bahwa setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus Integrasi Layanan Primer. Pertama adalah penerapan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan. Kedua mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan yaitu melalui deteksi dan screening penyakit. Dan ketiga memperkuat pemantauan wilayah melalui digitalisasi dan pemantauan melalui dashboard Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) situasi kesehatan per-desa.
“Nanti akan ada dashboard pemantauan wilayah setempat yang per desa. Di desa itu masalahnya apa sih. Oh ada kasus diare ada kasus apa, jadi kita ga telat kaya covid jaman dulu. Jadi sudah ada penguatan untuk tingkat integrasi ILP sendiri,” jelas perempuan Alumni Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya ini.
Kepala Dinas Kesehatan Beltim, Dianita Fitriani juga menyampaikan bahwa pihaknya selaku leading sector ILP sendiri memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan ILP guna meningkatkan sistem kesehatan di Beltim.
“Kita kalau dari Dinas Kesehatan sendiri sudah punya rencana pemetaan untuk percepatan dan tahun ini kita sudah mulai. Nanti secara bertahap, target itu kan dari Kemenkes 2028 sudah clear semua. Kita maunya satu tahun lebih cepat 2027, rencananya seperti itu insyaAllah semoga tidak ada kendala,” kata Dian sapaan akrabnya.
Dian juga mengatakan dalam mengupayakan percepatan implementasi ILP di daerah dukungan dari semua pihak baik pemerintah daerah, pemerintah desa dan stake holder terkait sangat dibutuhkan.
“Dukungan stakeholder kita butuh banget yah pertama dari komitmen pemerintah daerah. Selain itu stakeholder terkait yang paling dekat sendiri adalah pak camat dan pak kades karena merekalah yang menaungi wadah pustu itu sendiri, kemudian posyandu tentunya,” ungkap Dian.
Lebih jauh Dian mengatakan dengan ILP ini adanya perubahan signifikan terkait standar kompetensi dan keterampilan para kader dan disesuaikan dengan siklus hidup yang terbagi dalam 5 klaster. 5 klaster tersebut meliputi manajemen, layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi, balita, dan remaja, layanan untuk usia dewasa hingga lanjut usia, serta penanggulangan penyakit menular, dan juga terdapat lintas kluster.
“Jadi sekarang itu satu orang kader harus punya 25 kompetensi. 25 komptensi ini istilahnya menjadi salah satu kapabilitas mereka, keterampilan mereka dalam pelayanan ILP tadi karena kan kita udah integrasi primer jadi nanti posyandu itu dia terpadu sifatnya pelayanan dalam satu waktu melayani berbasis siklus hidup,” jelasnya. (Ts)
