Tanjungpandan, Diskominfo Beltim – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta para Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang difokuskan pada pengendalian inflasi.
Ia menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kep. Babel di Hotel BW Suite Kabupaten Belitung, Jumat (15/09/23).
“Instrumen APBD pemerintah di daerah ini sangat penting. Satu, membuat peredaran uang di masyarakat untuk kontribusi angka pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk menstimulasi swasta,” ungkapnya.
Dijelaskannya, angka inflasi di Babel sedikit diatas nasional yakni 3,4 persen, sementara angka inflasi nasional berada di angka 3,27 persen. Menurutnya angka tersebut masih tergolong bagus.
“Saya minta untuk diturunkan, dilihat betul apa penyumbangnya, kontributornya inflasi dan setelah itu ditangani,” ucapnya.
Dalam Rakor yang juga dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Kep. Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu dan para Bupati/Walikota se-Babel. Mendagri juga membeberkan realisasi pendapatan dan belanja daerah di tiap Kabupaten/Kota di Babel.
“Pendapatan sampai dengan Agustus cukup bagus termasuk dalam 10 Provinsi tertinggi di Indonesia. 65 persen itu bagus dan diatas rata-rata nasional untuk seluruh provinsi kabupaten/kota, namun belanja baru 50-an persen. Meskipun diatas nasional tapi alangkah baiknya juga untuk digenjot belanjanya,” tutur Mendagri Tito.
Ditemui pada kesempatan yang sama, Bupati Belitung Timur Burhanudin mengatakan sesuai arahan dari Mendagri, para Bupati dan Walikota se-Babel harus mulai serius melihat angka yang ada di APBD-nya masing-masing.
“Secara keseluruhan setiap kepala daerah itu harus secara cerdas melihat kondisi eksisting terhadap APBD. APBD yang saat ini itu betul-betul untuk tidak terjadi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang terlalu tinggi,” sebutnya.
Ia juga menjelaskan saat ini Pemkab Beltim sedang mengevaluasi target sasaran untuk percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, masih banyak potensi PAD yang belum dimaksimalkan.
“Kita akan bedah bersama BPKP untuk melihat mana hal-hal yang bisa untuk kita tingkatkan menjadi PAD kita,” pungkasnya. (Ln)