Manggar, Diskominfo Beltim – Bupati Belitung Timur (Beltim) Burhanudin yang akrab disapa Aan bersama Sekda, Forkopimda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Beltim Bayu Priyambodo dan OPD teknis terkait mengikuti Roadshow Menko PMK dengan gubernur, bupati/walikota dan OPD terkait di Provinsi Kepulauan Babel di ruang Pertemuan Gunung Lumut Bappelitbangda Kabupaten Beltim, Jumat (14/4).
Roadshow daring yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tersebut dilakukan dalam upaya percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
Dalam paparan via zoom bersama Menteri PMK Muhadjir Effendy, Pj.Gubernur bersama Bupati/Walikota se-Provinsi Babel, Bupati Beltim Burhanudin menyampaikan kondisi kemiskinan ekstrem dan angka prevalensi stunting di Kabupaten Beltim yang mengalami penurunan.
“Alhamdulillah kondisi kemiskinan ekstrem dan angka prevalensi stunting di seluruh desa di Kabupaten Beltim mengalami penurunan. Namun bukan artinya masalah ini selesai, kita harus turunkan lagi sehingga membutuhkan kerja keras dari seluruh stakeholder di Beltim, baik pemda maupun swasta,” terang Bupati Aan.
Dalam pemaparannya, Aan menjelaskan bahwa data tersebut telah dilakukan verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) serta sudah dilaksanakan musyawarah desa
Dari hasil verifikasi dan validasi data P3KE tersebut, kata Aan, jumlah individu/keluarga miskin ekstrim untuk desil 1 jumlahnya 11.403 jiwa, setelah telah diverifikasi dan validasi menjadi 5.450 jiwa. Data keluarga miskin ekstrim desil 1 sebelumnya berjumlah 2.867 keluarga menjadi 1.449 keluarga.
Sedangkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Beltim, berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021sebesar 22,6% dan turun menjadi 16,0 % di tahun 2022.
Dalam kesempatan itu, Bupati Aan berharap agar pemerintah pusat mengeluarkan juknis yang berkaitan dengan verifikasi dan validasi data P3KE oleh desa, adanya sinergitas regulasi antar lintas kementerian/ lembaga dalam upaya penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Lalu, perlunya dukungan investasi di Kabupaten Beltim untuk mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi dan terbangunnya pelabuhan sebagai akses pintu masuk komoditas barang dari luar daerah sehingga harga kebutuhan pokok makanan dan non makanan dapat lebih terjangkau. Kemudian, adanya peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
Selain itu, perlunya peningkatan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa sarana dan prasarana pertanian (pupuk, benih, pembangunan rumah bibit, alat dan mesin pertanian) untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Lestari (P2L) dan perlu adanya bantuan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Bersih. (ver)
