Manggar, Diskominfo Beltim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Belitung Timur (Beltim) menggelar rapat paripurna secara virtual dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Beltim Tahun Anggaran 2022 di ruang kerja Bupati Beltim, Senin (27/3).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Beltim Fezzi Uktolseja, didampingi Wakil Ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD serta dihadiri Bupati Burhanudin yang akrab disapa Aan, Wakil Bupati Khairil Anwar, Sekda Kabupaten Beltim Ikhwan Fahrozi juga kepala perangkat daerah.
Dikatakan Bupati Beltim Aan, ruang lingkup LPKJ Kabupaten Beltim tahun 2022 ini meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
“Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi: capaian pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya dan tindaklanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya,” jelas Aan.
Aan mengungkapkan pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya secara efektif dan efisien serta mendapat dukungan masyarakat.
“Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada sehingga tercapai peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran setiap tahunnya, dengan demikian tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat ditekan menuju pembiayaan mandiri,” kata Aan.
Lebih lanjut diungkapkan Aan, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp992.887.202.852,00, terealisasi sebesar Rp875.849.073.729,11 atau sebesar 88.21 persen. Adapun realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp110.772.619.463,00 atau sebesar 100,27 persen.
Dalam laporan tersebut, kata Aan, segala pencapaian yang telah dihasilkan sampai dengan saat ini, merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Kemudian didukung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa serta adanya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk didalamnya berbagai organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik dan LSM, insan pers, ulama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholders sebagai mitra kerja Pemda. (ver)