Manggar, Diskominfo Beltim – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) menjamin tidak akan melakukan pemotongan terhadap kuota BBM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus di Kabupaten Belitung Timur. Bahkan tidak menutup kemungkinan kuota akan ditambah.
Hal ini disampaikan Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Abdul Halim, saat Kegiatan Sinergitas BPH MIGAS dan DPR RI dalam acara Sosialisasi Capaian Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun Anggaran 2022 di Auditorium Zahari MZ Kabupaten Beltim, Jumat (27/05/2022).
Penyaluran BBM Tahun 2022 di Kabupaten Beltim sampai dengan Mei 2022 capai 35% untuk Jenis BBM Umum (JBT)/ Solar atau sebanyak 5.946 kiloliter (kl) dari total jumlah kuota penyaluran 17.177 kl dan 46% untuk Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP)/Pertalite atau sejumlah 12.832 kl dari 27.852 kl.
Abdul mengatakan tidak ada potongan kuota untuk Kabupaten Beltim. Untuk setiap provinsi maupun kabupaten dipastikan ada penyalurnya.
“Pada prakteknya kita kan ada penyaluran, ada per provinsi ada per kabupaten ada per penyalur. Nanti pertamina kasih kita fleksibilitas, selama antar kabupaten kota aman ya silahkan diatur di bawah, penyalurnya. Jadi itu akan membuat kondisi kita kondusif,” ujar Abdul.
Terkait kelangkaan BBM di Kabupaten Beltim beberapa waktu yang lalu, dirinya mengungkapkan bahwa hal itu merupakan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat.
“Pada saat jargon kelangkaan kita keluarkan itu salah, karena kalau langka itu barang gak ada, ini ada hanya saja karena kuotanya terbatas kita berikan juga ada keterbatasannya, jadi gak langsung bisa jor-joran gitu,” ucapnya.
Abdul menjelaskan untuk penentuan kuota penyaluran BBM di suatu tempat dihitung dengan mempertimbangkan beberapa hal, baik itu dari kondisi ekonomi, geografi mauun penyaluran BBM dalam 5 tahun terakhir dan dikombinasikan dengan penelitian dari Menteri Keuangan.
“Hitungannya kompleks pada saat penentuan. Itu semua kita olah statistik data. Bukan dari banyaknya motor berapa, banyaknya orang berapa, kondisi geografi itu semua jadi satu kesatuan,” tutur Abdul.
Minta Peran Serta Masyarakat Awasi BBM
Untuk mengantisipasi kelangkaan BBM tersebut, Abdul meminta kerjasama masyarakat mengantisipasinya dengan bekerjasama dalam pengawasan serta melaporkannya ke nomor Helpdesk BPH Migas khusus pengaduan masyarakat dan penyalahgunaan Pengangkutan Niaga BBM.
“Tolong bantu kami dalam segi pengawasan, jika ada pengerit-pengerit yang sudah identik foto kasih ke kami. Dalam segi pembelian jangan pernah panic buying, saya jamin ada barangnya. Kita selalu monitor kok. Kalau ada foto pengerit-an terus deretan antrian, langsung kami cek, betul gak BBM nya gak ada. Kalau BBM-nya gak ada kita tegor, kita kasih sanksi mereka itu yang terjadi dan pasti ditindaklanjuti,” jelas Abdul.
Hal Senada diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Bambang Patijaya. Ia mengatakan kelangkaan BBM terus dipantau. Oleh karenanya diadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait regulasi penyaluran BBM tersebut.
“Kelangkaan BBM ini mungkin lebih kepada persoalan Panic Buying. Sehingga mungkin masyarakat takut tidak mendapatkan BBM, jadi antri dan beli bersamaan padahal stok cukup. Memang suatu ketika dulu itu pernah ada sempat pasokan yang terlambat, tapi itu sudah selesai.
Menurut Bambang saat ini persoalan BBM sudah bisa teratasi. Ia pun mengajak agar sama-sama dapat mengedukasi masyarakat.
“Jadi saya pikir sudah tidak ada masalah lagi. Makanya saya mengajak BPH hari ini datang mensosialisasikan persoalan regulasi dan sebagainya sehingga masyarakat lebih terinformasikan, lebih paham,” pungkasnya.(Ln)