Desa Wajib Mengganggarkan Dana Percepatan Penurunan Stunting

September 22, 2022

Manggar, Diskominfo Beltim – Pemerintah Desa (Pemdes) yang tidak menganggarkan dana untuk Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting terancam tidak akan mendapatkan dana desa. Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung Timur (Beltim) sudah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penurunan Stunting Bagi Desa.

Di mana Perbup ini berisi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Desa (Pemdes) dalam penanganan stunting yang bersifat partisipatif, terpadu, sinergi dan mendukung penanganan stunting sebagai program prioritas Nasional.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Desa Melta Indah Nurhayati saat acara Sosialisasi Perbup Nomor 40 Tahun 2022 di Rumah Makan Fega Manggar, Kamis (22/9).

“Sanksi jika ada desa yang tidak menganggarkan untuk percepatan penurunan stunting ini bisa jadi tidak mendapatkan Dana Desa pada tahun selanjutnya. Karena ini merupakan program prioritas Nasional,” Kata Melta.

Seizin Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Rony Setiawan, Melta menyatakan lebih lanjut untuk tahun 2021 penggunaan dana dari dua bidang kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan, sekitar tiga puluh persennya di aloaksi untuk kegiatan penanganan stunting.

“Dari 39 Desa di Kabupaten Beltim, rata-rata sudah menganggarkan sekitar tiga puluh persen dana desa untuk Pencegahan Stunting,” Ujar Melta.

Salah satu syarat salur Dana Desa tahap ketiga tahun ini adalah Laporan Konvergensi Stunting. Desa memiliki kepentingan mengejar Percepatan Penurunan Stunting karena punya kepentingan untuk alokasi dana desa selanjutnya.

“Kalau misalnya kegiatan ini sudah berjalan, artinya mereka nanti punya pertimbangan dari pusat terkait indikator-indikator yang sudah dicapai. Bisa jadi dana desa mereka di tambahkan atau bergeser ke prioritas yang lain,” ungkapnya.

Dari sebarannya, ada 11 Desa di Kabupaten Beltim yang terdapat anak-anak dengan gizi terindekasi stunting, gizi buruk atau kurang. Itu yang menjadi daerah Lokasi Fokus (Lokus) untuk percepatan penurunan stunting.

Disisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Beltim ikut mensosialisasikan Perbup Nomor 40 Tahun 2022 guna memastikan percepatan penurunan stunting bisa dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang signifikan.

“Dengan cara mengkoordinasikan semua program kegiatan sub kegiatan penanganan stunting ini, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa,” Kata Kepala Bappelitbangda Kabupaten Beltim, Mathur Noviansyah.

Ia mengatakan lebih lanjut, apabila program dan anggaran kegiatan Penurunan Stunting ini tidak ada di Desa. Maka Desa yang tidak memiliki anggaran tersebut, agar dapat bekerjasama dengan Desa lain yang di koordinir langsung dari pihak Kecamatan.

“Desa yang tidak punya anggaran, kalau bisa ada kerjasama dengan desa-desa lain yang sudah menyiapkan anggaran, di koordinasikan oleh Camat. Jadi dipastikan dulu, bahwa program anggarannya ada atau tidak untuk di tahun 2022 ini,” jelasnya.

Mathur meminta kepada setiap Desa agar kreatif menggandeng mitra-mitra, sponsor, pihak ketiga atau swadaya masyarakat untuk mendapatkan anggaran program penurunan stunting bagi Desa.

Karena sumber pembiayaan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Desa bersumber dari APBDesa dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Tentu saja kalau anggaran itu sudah di hitung tidak akan cukup untuk seluruh kecamatan, kalau harus ditanggung desa yang menganggarkan,” ucapnya. (Triya)

Mungkin Anda Berminat Membaca