Penduduk Non Permanen Beltim Tahun 2022 1.569 Jiwa

September 20, 2022

Manggar, Diskominfo Beltim – Jumlah Penduduk Non Permanen per Agustus 2022 di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mencapai angka 1.569 jiwa. Jumlah tesebut diluar pekerja di perusahaan, perkebunan, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI.

Berdasarkan Permendagri Nomor 74 Tahun 2022 , Penduduk Non Permanen adalah penduduk WNI dan WNA yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada KTP elektronik, Kartu Keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama satu tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.

Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Beltim Yuspian, menjelaskan bahwa pendataan penduduk non permanen ini penting untuk mendukung data pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang.

“Pendataan ini penting karena banyak hal yang akan kita ketahui terkait asal daerah mereka dan kegiatan yang dilakukannya disini. Pembinaan juga bisa kita lakukan,” ujar Kepala Disdukcapil Kabupaten Beltim Yuspian, setelah acara Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Bupati, Selasa (20/9).

Data penduduk non permanen memberikan representasi bagi perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, pencegahan kriminal dan penegakkan hukum, serta verifikasi dan validasi dalam layanan publik.

“Masalah penduduk non permanen di Kabupaten Beltim salah satunya terbatas hak dalam akses pelayanan publik, seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan politik,” jelasnya.

Dikatakannya, perlu kejelasan sikap Pemerintah Daerah terhadap pendatang, khususnya bagi penduduk non permanen yang secara substansi dapat didorong menjadi penduduk permanen (Proses Pindah Domisili menjadi Penduduk Beltim).

Lebih lanjut dijelaskan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dilakukan secara Proaktif, Terpadu dan Berkelanjutan Berskala Kabupaten dengan melibatkan Pemerintah Desa, Pemilik Rumah Sewa/Kontrakan/Kostan, Perusahaan Swasta, OPD, Instansi Vertikal, TNI dan POLRI.

“Perlu komitmen anggaran dalam APBD untuk keberlanjutan pendataan Penduduk Non Permanen dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pemerintah Daerah,” katanya.

Ia mengatakan untuk mencapai keberhasilan pendataan penduduk non permanen diperlukan kerja sama dan dukungan dari semua kalangan, seperti Kepala Desa, RT/RW, pemilik kos, perusahanan dan semua elemen masyarakat.

“Kami harap kepada Kades bisa menghimbau kepada penduduk pendatang untuk melapor ke Disdukcapil. Begitu mereka melapor, baru kita akan mengetahui status kependudukan mereka,” pungkasnya. (Triya)

Mungkin Anda Berminat Membaca