Manggar, Diskominfo Beltim – Dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna membahas strategi dalam mengatasi inflasi sesuai arahan Presiden dan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, di Ruang Rapat Bupati, Senin (19/9).
Sesuai dengan amanat tersebut, Pemerintah Daerah akan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober-Desember 2022 sebesar dua persen yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU).
Adapun belanja wajib perlindungan sosial pada APBD tersebut digunakan untuk bantuan sosial termasuk untuk ojek, UMKM dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, subsidi sektor transportasi yaitu penyediaan jasa angkutan umum untuk orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten , dan perlindungan sosial lainnya.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan operasi pasar murah untuk membantu masyarakat miskin/tidak mampu dalam antisipasi kenaikan inflasi yang menyebabkan kecenderungan harga-harga kebutuhan pokok menjadi meningkat.
“Progresnya sudah harus segera, kawan-kawan agar segera mengeksekusi. Bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, kemudian sektor transportasi, ini menjadi perhatian karena transportasi di daerah selatan itu anak sekolah tolong dibantu mereka jangan sampai nanti membebankan biaya dengan BBM yang tinggi,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Beltim, Ikhwan Fahrozi.
Ia juga menegaskan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk mengejar target kinerja yang harus dicapai, baik itu terkait target anggaran, target kegiatan dan target keuangan dapat tercapai.
“Dengan adanya BTT mari kita komitmen bersama dalam waktu sampai dengan akhir tahun ini yang menjadi target kita yaitu serapan anggaran kita, mudah-mudahan terget kinerja di masing-masing PD akan tercapai,” ungkap Ikhwan.
Oleh karena itu, Ia mengajak agar seluruh Perangkat Daerah agar saling mendukung, saling mengisi satu sama lain dan saling melengkapi. Sehingga pada saat evaluasi akhir semua dapat dilihat, sampai dimana serapannya, apa kendala, dan faktor-faktor yang menjadi kendala atau keberhasilan.
“Nanti akan kita evaluasi di Dinas-Dinas sampai dimana serapannya, apa kendalanya, faktor apa yang menjadi kendala dan yang menjadi keberhasilan. Mulai hari ini sudah segera menyusun rencana dan memitigasi faktor-faktor tersebut. Karena walau bagaimana pun kondisi-kondisi seperti ini terjadi, mudah-mudahan ini dapat kita antisipasi lebih dini,” tutupnya. (Al)
