Pemkab Beltim Akan Terus Perjuangkan Nasib Petani Sawit ke Pemerintah Pusat

Manggar, Prokom Setda Beltim – Ratusan masyarakat yang tergolong dalam DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Seluruh Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Belitung Timur (Beltim) melakukan aksi damai dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait larangan ekspor CPO oleh Pemerintah Pusat, di halaman Kantor Bupati Beltim, Selasa (17/5).


Aksi tersebut merupakan aksi yang dilakukan secara serentak oleh 400 kabupaten dan 21 provinsi se-Indonesia.
Di hadapan ratusan petani tersebut, Bupati Beltim, Burhanudin didampingi Wakil Bupati (Wabup) Beltim, Khairil Anwar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Beltim akan terus memperjuangkan aspirasi mereka ke Pemerintah Pusat dengan mengirimkan surat secara langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.


“Pagi ini pun saya sudah mengonsep surat bersama dengan jajaran dan Insyaallah besok pagi akan kita kirim surat ini ke Presiden RI, DPR RI, Kemendag, Kemenkopolhukam. Surat ini akan kita sampaikan agar segera dilakukan tindakan terhadap kebijakan ekspor CPO oleh Pemerintah Pusat sehingga ‘keran’ itu kembali dibuka,” ungkap Aan sapaan Burhanudin sambil menunjukkan surat yang telah ditandatanginya untuk kemudian dikirimkan ke pemerintah pusat.

Sebelum aksi damai tersebut dilakukan, Aan mengatakan Pemkab Beltim sudah terlebih dahulu melakukan rapat membahas berkenaan dengan permasalahan yang dialami oleh petani-petani kelapa sawit di Kabupaten Beltim akibat dari pemberlakuan Permendag Nomor 22 Tahun 2022.


“Kondisi ini (Aksi Damai-red) sebelum muncul, kita juga sudah melakukan rapat dan memanggil petani-petani sawit. Kami juga seusai rapat tersebut langsung melayangkan surat ke Kemendag, Kemenperin dan kementerian terkait,” ungkapnya.


“Artinya mereka belum melakukan aksi damai, kami sudah berbuat terlebih dahulu, artinya saya bersama dengan jajaran sudah lebih peka terhadap masalah ini dan kami akan tetap memperjuangkan ini ke Pemerintah Pusat,” tambahnya.


Menurut Aan buntut dari aksi damai ini diakibatkan Tandan Buah Segar (TBS) petani kelapa sawit Beltim yang tidak bisa diterima oleh perusahaan akibat daya tampung tangki yang sudah penuh dikarenakan perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Beltim tidak bisa mengekspor hasil CPO mereka.


“Kondisi nyata di lapangan, bahwa daya tampung tangki-tangki di seluruh perusahaan sawit yang membeli hasil sawit rakyat itu hasil produksi CPO mereka sudah penuh. Selama ini mereka ekspor dan sekarang tidak boleh ekspor. Nah, sedangkan masyarakat hari ini sedang panen raya, kalau dibiarkan maka akan membusuk buah mereka. Oleh karena itu, kami minta untuk dicabut larangan ekspor itu oleh Pemerintah Pusat,” pungkasnya.(yas)

Mungkin Anda Berminat Membaca